PERKAWINAN POLIGAMI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG (MEKANISIME PEMBERIAN IZIN, DASAR HUKUM, SYARAT-SYARAT POLIGAMI DAN PELAKSANAANYA)



Yohanis Yohanis

Abstract


ABSTRAK: Perkawinan antara seoarang pria dengan seorang wanita dikenal dengan perkawinan monogami, tetapi terdapat pula bentuk perkawinan yang dikenal dengan perkawinan poligami. Pada lembaga perkawinan poligami seorang pria terikat perkwinan dengan banyak perempuan sebagai isterinya. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihdak-pihdak yang bersangkutan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis terhadap pemberian izin dan mekanisme melakukan poligami di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang. Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaku poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padang sangat sedikit, sedangkan syarat poligami adalah adanya izin dari Pengadilan Agama, tatacara permohonan izin di Pengadilan Agama Kota Padang sudah memenuhi syarta yang telah di tentukan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami, tercapainya keadilan dari pelaku poligami, terpenuhinya prosedur administratif permohonan izin poligami, terlindunginya kepentingan masing-masing pihak, faktor kemashalatan dam faktor ekonomi dari pelaku poligami. Hakim akan menerima permohonan izin poligami apabila dasar-dasar pertimbangan tersebut terpenuhi.


Keywords


Perkawinan; Poligami; Pengadilan Agama; Padang.

Full Text:

PDF (Indonesian)

Article Statistics

Abstract View : 0 Times
PDF (Indonesian) : 0 Downloaded

References


Buku:

Abdurahman dan Riduan Syahrani, 1978, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung, Aliumni

Achmad Ihsan, 1987, Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

Ahmad Azhar Basyir, 1978, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

A. Mukti Arto, 2007, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, Hukum Perkawinan Indonesia Menganut Perundangan, Hukum Adat, HUkum Agama, Bandung, Mandar Maju.

Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty.

Laurensius Arliman S dan Fitri Daulay, 2015, Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan, Padang, Jurnal Al-Sakinah, Volume 2, IAIN Imam Bonjol.

M. Yahya Harahap, 1975, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Medan, Zahir Trading Co.

Sayuti Thalib, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI Press.

Yusuf Wibisono, 1980, Monogami atau Poligami Sepanjang Masa, Jakarta, Bulan Bintang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Soumatera Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2620-5904

View My Stats