ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL



Danel Aditia Situngkir SH.,MH

Abstract


Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Peristiwa yang berkaitan dengan isu ini ikut mempengaruhi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum. Permasalahan yang akan dibahas pada tulisan ini adalah teori asas legalitas dalam hukum pidana secara umum dan perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penerapan asas legalitas baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana internasional tidak kaku, terutama untuk menanggulangi kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam hukum pidana nasional harus dibuat dalam aturan tertulis, sedangkan dalam hukum pidana internasional dapat dirujuk dari hukum kebiasaan internasional.


Keywords


Asas Legalitas, Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Full Text:

PDF (Indonesian)

Article Statistics

Abstract View : 0 Times
PDF (Indonesian) : 0 Downloaded

References


Buku-Buku

A.A Ngr Jayalantara. (2012). ASAS NONRETROAKTIF DALAM KASUS BOM BALI I.

Amiruddin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Eddy OS Hiariej. (2010). Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Lamintang, P. A. . (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Ketiga). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap. (2014). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi. (2002). Demokrasi, Hak Asasi Manusi, Dan Reformasi Di Indonesia, 2002.

Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(1), 70–80. Diambil dari http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36

Shaw, M. N. (2003a). International law (5th ed). Cambridge, U.K. ; New York: Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2003b). International Law. https://doi.org/10.1017/CBO9781139051903

Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. Jurnal Inovatif, VII(September), 1–12.

Sudarto. (1990). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.

Teguh Prasetyo. (2011). Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (n.d.). Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni Bandung.

Jurnal

Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun, 39(3).

Danel Aditia Situngkir. (2018). Asas pacta sunt servanda dalam penegakan hukum pidana internasional , (8), 153–165. Diambil dari http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/29

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam, 6(April), 21–36.

Weda, D. M. (2013). Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 2, 203–224.

Statuta

International Committee of the Red Cross. (1949). The Geneva Conventions of 12 august 1949.

Security Council. Resolution 827, 30628 § (1993). Diambil dari gal Library/Statute/statute_827_1993_en.pdf

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (2007). Diambil dari http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Soumatera Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2620-5904

View My Stats