Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah



Melki Melki

Abstract


Hubungan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Belanja Daerah 

Keywords


DPRD; Pemerintah Daerah; APBD

Full Text:

PDF (Indonesian)

Article Statistics

Abstract View : 0 Times
PDF (Indonesian) : 0 Downloaded

References


A. Buku-Buku

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

B. Hestu Cipto Hadoyono, Hukum Tata Negara Indonesia, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Universitas Atmajaya, Jakarta.

E.Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni, Bandung, 2009.

Jimlly Ashiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanannya di Indonesia, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.

________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya), Kanisius, Jakarta, 1998.

Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PS. HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.

Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Philipus M.Hadjon, et-al, Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introdution to the Indonesian Administrative Law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rawajawali Press, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Jurnal/Makalah/Hasil Penelitian/Tesis/Disertasi

Bambang Juanda, et-al, Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, Laporan Hasil Penelitian, Kementerian Keuangan, Jakarta, 2013.

Elektison Somi, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadajran, Bandung, 2006.

Juanda Nawawi, Analisis Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Kebijakan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat, Jurnal Ilmu Pemerintahan Government, Volume 8, Nomor 1, 2015.

Muchtar Saat, Analisis Pembuatan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makasar, Disertasi, Makasar, Universitas Hasanudin, 2011.

Ni Desak Putu Ayu Lestari, Perencanaan dan Penganggaran Pada Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Jurnal Ilmu Riset, Volume 3, Nomor 2, 2014.

Nurhasmah, Nadirsyah dan Syukriy Abdullah, Pengaruh Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kompetensi Eksekutif, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 4, Nomor 1, 2015.

Otong Rosadi, Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2015.

Panca I Gede Astawa, Problematika Peraturan Daerah antara Tantangan dan Dalam Peluang Berinvestasi di Era Otonomi Daerah, Makalah disajikan dalam seminar nasional Expose Potensi dan Peluang Bisnis di Provinsi Riau, Pekanbaru, 2002.

Syamsu Kamardan M.Y Tiyas Tinov, Hubungan Pemerintah Daerah-DPRD Dalam Pembahasan Ranperda, Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 2, 2013.

S.F Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 4, Nomor 9, 1997.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Yuslim, Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Soumatera Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2620-5904

View My Stats