INDEPENDENSI PENGAWASAN TERHADAP BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA



Andrew Shandy Utama

Abstract


Bank is a financial institution whose business activities collect funds from the community and channel the funds back to the community, and provide financial services. Based on its ownership, the bank is divided into private / private owned banks and state-owned banks, or better known as State-Owned Enterprises (SOEs). The problem in this research is how to supervise BUMN bank in national banking system? What is the government and the House of Representatives' intervention on state-owned banks? How is the independence of oversight of state-owned banks after the enactment of Law Number 21 Year 2011? The method used in this research is normative law research by using approach of legislation. The result of this research is that supervision of state-owned banks in the national banking system is implemented by Bank Indonesia as central bank, but under government intervention as shareholder and House of Representatives as supervisor of government policy. Following the enactment of Law Number 21 of 2011, the supervision of state-owned banks was handed over to the Financial Services Authority as an independent state institution.

 

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa keuangan. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pribadi/swasta dan bank milik negara, atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional? Bagaimanakah intervensi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap bank BUMN? Bagaimanakah independensi pengawasan terhadap bank BUMN setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengawasan terhadap bank BUMN dalam sistem perbankan nasional dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, tetapi di bawah intervensi pemerintah sebagai pemegang saham dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka pengawasan terhadap bank BUMN diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen.


Keywords


Banking Law; State-Owned Bank; Independence of Supervision

Full Text:

PDF (Indonesian)

Article Statistics

Abstract View : 0 Times
PDF (Indonesian) : 0 Downloaded

References


Abdul Ghofur Anshori. 2009. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahmad Solahudin. 2015. Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank. Jurnal IUS, Vol. III No. 7. Hlm. 108-128.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

Ismail. 2011. Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2012. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhamad Djumhana. 2003. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pratywi Precilia Soraya. 2013. Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan melalui Sarana Pengawasan. Jurnal Lex Crimen, Vol. II No. 2. Hlm. 87-97.

Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.

Zainal Asikin. 2015. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkarnain Sitompul. 2005. Memberantas Kejahatan Perbankan; Tantangan Pengawasan Bank. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 No. 1. Hlm. 1-15.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Soumatera Law Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2620-5904

View My Stats