ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PULAU BINTAN SEBAGAI FREE TRADE ZONE (FTZ) TERHADAP INVESTASI DI BINTAN



Raja Hardiansyah

Abstract


Abstract

This research aims to identify and analyze the implementation of pricing policies in Bintan Island as Zone Free Trade Zone, the investment on the island of Bintan, and the impact of  policies in Bintan Island as the Free Trade Zone on the investment in the area of Bintan. The design used is an explanatory research on 48 respondents representing 48 companies. Data collecting used primary data by questionnaire. The method used to test the hypothesis is path analysis.

The results through descriptive analysis shows that the implementation of policies Bintan Island as the free trade zone based on the average value of the overall fall into the category of 134.5 is not appropriate because it is in the range between 124.8 to 163.1. From the regression analysis, the variation of changes in the value of increased investment (Y) can be explained by the simultaneous communication variables (X1), resources (X2), disposition or attitude of implementers (X3), and the structure of the bureaucracy (X4) are 52.90% , while the remaining 48.10% is explained by other factors that are not included in the model. The results of the study by t-test analysis showed that the four independent variables significantly influence the dependent variable, while the F-test shows the four independent variables simultaneously significant effect on the dependent variable.

Keywords: Free Trade Zone, Policy Implementation, Investment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pulau Bintan sebagai Free Trade Zone, investasi di Pulau Bintan dan dampak kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan Free Trade Zone terhadap investasi di Kawasan Bintan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian penjelasan (explanatory research) pada 48 orang responden yang mewakili 48 perusahaan.  Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis ialah analisis jalur.

Hasil penelitian melalui analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan free trade zone berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan termasuk ke dalam kategori kurang sesuai yaitu sebesar 134,5 karena termasuk dalam rentang antara 124,8 – 163,1. Dari analisis regresi, variasi perubahan nilai peningkatan investasi (Y) mampu dijelaskan secara serentak oleh variabel-variabel komunikasi (X1), sumber daya (X2), disposisi atau sikap pelaksana (X3), dan struktur birokrasi (X4) sebesar 52,90%, sedangkan sisanya sebesar 48,10% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.  Hasil penelitian melalui analisis uji-t menunjukkan bahwa keempat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat peningkatan investasi, sedangkan dari uji-f menunjukkan keempat variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat peningkatan investasi.

 

Kata Kunci :  Free Trade Zone, Implementasi Kebijakan, Investasi


Full Text:

PDF INDONESIA

Article Statistics

Abstract View : 0 Times
PDF INDONESIA : 0 Downloaded

References


DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Terjemahan Wibawa, Samudra, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Grindle, and Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World. New Jersey. Princenton University Press.

Capella and Hatman Burmansyah, Edy. “Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil”. Seri Kertas Kerja Institute For Global Justice 2009.

Muliono , Heri. Merajut Batam Masa Depan: Menyongsong Status Free Trade Zone. Pustaka LP3ES Indonesia 2001.

Dokumen, Laporan Penelitian dan Makalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Laporan Dewan Kawasan Kepada Presiden Republik Indonesia Tentang : Pelaksanaan Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Ekpose Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (B


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Benefita

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Published by Kopertis Wilayah X

Khatib Sulaiman Street Padang
West Sumatera, Indonesia
Phone: +62751705637
Fax: +62751705637
Email: [email protected]

E ISSN 2477-7862                                                     

Copyright (c) 2017 by Kopertis Wilayah X - Jurnal Benefita